Jakarta (IndonesiaXpos) – Paramadina Institute of Ethics and Civilization (PIEC) Universitas Paramadina menggelar Kajian Etika dan Peradaban (KEP) Edisi ke-42 bertema “Implementasi Pancasila dan UUD 1945 dalam Kebijakan Luar Negeri dan Ekonomi Kabinet Merah Putih: Evaluasi dan Refleksi”. Diskusi berlangsung di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).
Acara ini menghadirkan Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini, Senior Ekonom PEPS Dr. Anthony Budiawan, dan Mantan Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan Drs. Dian Wireng Jurit, MA sebagai narasumber, dengan moderator Pipip A. Rifa’i Hasan, Ph.D.
Dalam opening speech, pembicara Drs. Dian Wireng Jurit menegaskan bahwa pada masa ketika banyak negara di belahan selatan masih dijajah, Indonesia sudah memperjuangkan kemerdekaan secara penuh melalui senjata dan diplomasi. Perjuangan tersebut menjadikan diplomasi awal Republik Indonesia sebagai pedoman bagi negara lain dalam meraih kemerdekaan.
Pembicara menyoroti Pancasila sebagai landasan utama, khususnya sila gotong royong yang menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia dan sila Persatuan Indonesia yang menjadi dasar mempertahankan kedaulatan melalui diplomasi. Ia memaparkan bahwa landasan politik luar negeri Indonesia terdiri atas landasan ideologis Pancasila, landasan konstitusional Pembukaan UUD 1945, landasan struktural pasal-pasal UUD 1945, serta landasan operasional GBHN.
Dari perspektif ekonomi, Dr. Anthony Budiawan mengkritisi pelemahan rupiah terhadap dolar AS dan mempertanyakan arah komando kebijakan ekonomi saat ini. Ia menekankan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber legitimasi tertinggi yang memerintahkan penyusunan UUD berdasarkan Pancasila.
Menurutnya, kebijakan ekonomi, termasuk perpajakan UMKM, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN), harus bermuara pada upaya memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi.
Kajian Etika dan Peradaban (KEP) yang diselenggarakan Paramadina ini menjadi ruang diskusi dan refleksi bagi akademisi, praktisi, serta masyarakat dalam menelaah implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kebijakan strategis nasional, khususnya di bidang luar negeri dan ekonomi. (Iws)
Komentar