Jakarta, Indonesiaxpos – Gelombang misinformasi dan disinformasi yang semakin masif menjadi tantangan besar bagi media massa Indonesia. Hal ini mengemuka dalam Bisnis Indonesia Forum bertema “Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi” yang digelar di Auditorium Yusuf Ronodipuro, Gedung RRI, Jakarta Pusat, Kamis (21/8).
Acara menghadirkan sejumlah narasumber kunci, antara lain Komaruddin Hidayat (Ketua Dewan Pers), Alexander Sabar (Plt. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital), Isya Hanum (Head of Government Affairs and Public Policy Google Indonesia), Rosiana Eko (Research Manager BBC Media Action), serta Adi Marsiela (Koordinator CekFakta).
Riset BBC: Anak Muda Perkotaan Rentan Hoaks
Dalam paparannya, Rosiana Eko memaparkan hasil riset BBC Media Action yang melibatkan lebih dari 5.000 responden di berbagai wilayah Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa anak muda perkotaan dengan pendidikan tinggi justru rentan mempercayai misinformasi, akibat rasa percaya diri berlebih meski literasi medianya rendah.
Ia juga menyoroti dampak serius misinformasi terhadap kehidupan ekonomi, mulai dari penipuan finansial, praktik judi online, hingga keputusan konsumsi yang keliru. “Misinformasi bukan hanya soal politik, tapi juga sudah masuk ke ranah ekonomi dan memengaruhi keputusan sehari-hari masyarakat,” ujarnya.
Dewan Pers: Pemerintah Jangan Alergi Kritik
Sementara itu, Komaruddin Hidayat menegaskan pentingnya menjaga integritas media arus utama. Menurutnya, jika media ikut menyebarkan hoaks, mereka akan kehilangan kepercayaan publik, yang pada akhirnya justru menguntungkan media sosial sebagai penyebar utama informasi palsu.
“Pemerintah maupun DPR jangan alergi terhadap kritik media, selama kritik itu proporsional dan berbasis data. Justru itu bagian dari fungsi kontrol demokrasi,” tegasnya.
Peran Pemerintah dan Teknologi Digital
Dari sisi pemerintah, Alexander Sabar menekankan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital terus memperkuat pengawasan ruang digital, termasuk dalam menghadapi fenomena deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) yang semakin sulit dibedakan dari fakta. “Kami tengah menyusun roadmap penggunaan AI dengan panduan etika, agar teknologi tidak disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks,” jelasnya.
Google: Komitmen Lawan Hoaks
Isya Hanum, mewakili Google Indonesia, menyatakan komitmen platform global untuk turut menekan laju misinformasi. Menurutnya, Google mengembangkan teknologi penyaring informasi relevan sekaligus mendorong kerja sama dengan pemerintah dan media lokal. “Kami tidak hanya hadir sebagai platform, tapi juga mitra dalam meningkatkan literasi digital masyarakat,” katanya.
Kolaborasi untuk Literasi Digital
Adi Marsiela dari CekFakta menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari media, pemerintah, hingga platform digital, untuk menguatkan literasi dan kemampuan verifikasi fakta masyarakat. “Kunci melawan misinformasi bukan hanya teknologi, tapi juga kesadaran publik untuk selalu mengecek kebenaran informasi,” ujarnya.
Diskusi ini menegaskan bahwa menjaga integritas media massa merupakan pekerjaan bersama di tengah derasnya arus informasi digital. Kolaborasi antara media, pemerintah, lembaga riset, dan platform global dinilai mutlak diperlukan agar masyarakat tidak terus-menerus terjebak dalam lingkaran misinformasi. (afit)
Komentar