Jakarta (IndonesiaXpos) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Dalam pidatonya, Kepala Negara menyoroti besarnya potensi kekayaan Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
Presiden Prabowo menilai Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi bangsa maju dan makmur. Posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta bonus demografi disebut menjadi kekuatan utama Indonesia di tengah dinamika global.
“Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan negara, khususnya di sektor maritim. Kepala Negara menyoroti masih maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing di perairan Indonesia.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegas Presiden.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memaparkan besarnya kontribusi komoditas strategis Indonesia terhadap devisa negara. Kepala Negara menyebut Indonesia merupakan eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara di dunia, serta kini menjadi eksportir terbesar _ferro allo_y atau paduan besi.
“Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan 391 triliun rupiah pada tahun 2025. Indonesia juga adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia. Devisa ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar Amerika setara 510 triliun rupiah pada tahun 2025,” ucap Presiden.
Meski memiliki kekayaan alam melimpah, Presiden Prabowo menilai kapasitas fiskal Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Kepala Negara menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) dibanding negara-negara G20 maupun negara tetangga di kawasan.
“Kita harus introspeksi dan sadar, dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo juga mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang dinilai tidak sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Menurut Presiden, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, namun kondisi kelas menengah justru menurun dan angka kemiskinan meningkat.
“Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majlis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” kata Presiden.
Presiden Prabowo menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional. Kepala Negara mengungkapkan bahwa selama puluhan tahun terjadi aliran keluar kekayaan nasional melalui praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan yang menyebabkan kerugian besar bagi negara.
“Kita harus berani mengatakan yang merah, merah, yang putih, putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyoroti penentuan harga komoditas strategis Indonesia yang masih bergantung pada negara lain. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam menentukan harga kelapa sawit, nikel, emas, hingga hasil tambang lainnya.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” ujar Presiden Prabowo.
Pidato ini menjadi penegasan arah besar pemerintah dalam memperkuat kedaulatan nasional baik di darat, laut, maupun dalam sistem ekonomi agar setiap tetes kekayaan Indonesia benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. (BPMI Setpres/IXP)
Komentar