Jakarta (IndonesiaXpos) – Musyawarah Nasional Istimewa (Munas Istimewa) secara resmi menetapkan perubahan nama organisasi dari Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia (Bakomubin) menjadi Harakah Bakomubin untuk periode 2025–2030.
Kegiatan yang digelar secara hybrid pada 14–15 Februari 2026 di Wisma Persaudaraan Haji Indonesia (PHI), Jakarta ini dihadiri jajaran pengurus DPP, lebih dari 20 DPW, serta DPD dari berbagai daerah di Indonesia, baik secara langsung maupun daring. Munas dibuka oleh Ketua DPP, Dr. KH. MS. Suhary, AM., MA.
Latar Belakang Perubahan Nama
Bakomubin didirikan pada tahun 1996 melalui silaturahmi nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, dengan Ketua Umum pertama Dr. KH. Toto Tasmara dan Sekjen Drs. KH. Tatang M. Natsir Fathuddin.
Legalitas organisasi diperoleh melalui SK Kementerian Hukum dan HAM pada Maret 2017 di bawah kepemimpinan Prof. Dr. KH. Dedi Ismatullah dan Sekjen H. Abdurrahman Tardjo, SH., MH. Namun, terbitnya SK serupa pada Agustus 2017 kepada pihak lain menimbulkan dualisme kepengurusan yang berdampak pada aktivitas organisasi di sejumlah daerah.
Majelis Syuro kemudian memutuskan penambahan kata “Harakah” sebagai langkah strategis untuk menghindari dualisme. Keputusan tersebut diperkuat dalam Rapat Pleno Diperluas DPP dan DPW pada Oktober 2025.
Legalitas perubahan nama kini telah disahkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM serta diperkuat rekomendasi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, sehingga organisasi dinyatakan sah tanpa dualisme.
Keputusan Munas Istimewa
1. Munas Istimewa menetapkan:
Perubahan nama resmi menjadi Harakah Bakomubin.
2. Penetapan logo baru dengan elemen “Lillah”, simbol Alif sebagai makna istiqamah, serta motto:
“Berkhidmat, Dakwah, Tarbiyah, Islahul Ummah.”
3. Kewajiban seluruh pengurus wilayah dan daerah menyesuaikan nama, atribut, kop surat, dan logo secara seragam.
Penyesuaian tersebut dilengkapi dengan rekomendasi Kementerian Agama guna memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Kesbangpol.
Program Prioritas 2025–2030
Sebagai langkah penguatan peran dakwah dan kebangsaan, Harakah Bakomubin menetapkan sejumlah program unggulan, antara lain Pelatihan Kader Muballigh Bela Negara (PMKBN), Halaqah Muballigh Internasional, kerja sama dengan Kemenkumham dalam pembinaan warga binaan, serta rencana MoU dengan Kementerian Pertahanan terkait gerakan bela negara.
Ke depan, organisasi akan melakukan audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Presiden Republik Indonesia, sambil melanjutkan dialog kebangsaan dan sosialisasi 4 Pilar MPR. Penguatan sinergi kebangsaan ini juga mendapat dukungan dari sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra.
Perubahan nama ini ditegaskan bukan memutus sejarah panjang organisasi sejak 1996, melainkan kelanjutan dan penguatan fondasi perjuangan dakwah yang telah dibangun selama hampir tiga dekade. (*/afit)
Komentar