Jakarta (IndonesiaXpos) – Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (KOPSINDO) menggelar Dialog Nasional Sehari bertajuk “Mengawal Harapan Tahun 2026: Menakar Kepemimpinan Prabowo–Gibran Menuju Masyarakat Adil Makmur” di Aula DHN 45, Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus diskusi terbuka mengenai arah kepemimpinan nasional menuju 2026. Beragam elemen hadir, mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, partai politik, akademisi, hingga mahasiswa. Akademisi senior Bomer Pasaribu juga turut mengikuti jalannya dialog.
Acara dibuka oleh MC Dillia Hespanora, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin dirigen Legy Poetrie. Suasana berlangsung khidmat sebelum diskusi memasuki substansi pembahasan.
Ketua Panitia Ahmad Sukari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan peserta yang hadir. Ia menegaskan bahwa dialog ini diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan yang konstruktif.
“Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak dan kerja sama panitia sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Ketua Umum KOPSINDO Drs. Rambun Sunardi, AK, MSi menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hadir sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk mengawal pembangunan nasional.
Menurut Rambun, harapan menuju 2026 tidak boleh berhenti pada narasi dan simbol semata, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami ingin KOPSINDO menjadi rumah besar yang memberi manfaat nyata. Harapan harus dijaga dengan kerja konkret,” kata Rambun.
Ia menambahkan, KOPSINDO siap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepanjang kebijakan yang dijalankan konsisten pada prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sesi diskusi, Dr. Andrinof Chaniago, M.Si menyoroti pentingnya pendekatan teknokratis dan berbasis data dalam penyusunan kebijakan publik. Ia menilai target pertumbuhan ekonomi 7 persen perlu disertai perencanaan yang realistis, disiplin anggaran, serta prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kebijakan publik harus memiliki arah yang jelas dan terukur,” ujarnya.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, Assoc. Prof. Dr. Ahmad Yani, SH, MH menekankan pentingnya stabilitas politik yang berjalan beriringan dengan supremasi hukum dan transparansi.
Menurut dia, kepastian regulasi menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat.
Sementara itu, Dr. Rahmat Dwi Putranto, SH, MH, pemerhati ekonomi sekaligus CEO IBLAM School of Law, menyoroti tantangan dunia usaha, terutama terkait akses permodalan UMKM, biaya logistik, serta kepastian kebijakan fiskal.
Ia menilai penguatan sektor riil dan pemberian insentif yang tepat sasaran menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi berdampak luas.
Dialog yang dimoderatori H. Dudung Badrun, SH, MH berlangsung interaktif. Peserta menyampaikan berbagai pandangan dan masukan sebagai bentuk partisipasi dalam mengawal arah kebijakan nasional.
Melalui forum ini, KOPSINDO berharap lahir rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur pada 2026. (Afit)
Komentar