Pakar Soroti Ekonomi Halal Indonesia Masih Tertinggal, Ini 3 PR Besar yang Harus Dibenahi

‎‎Jakarta (IndonesiaXpos) – Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak lagi sekadar pasar potensial, melainkan poros utama dalam peta ekonomi halal global. Untuk membahas hal itu, Universitas Paramadina bekerja sama dengan CSED INDEF menggelar Diskusi Publik bertajuk “Masa Depan Ekonomi Halal RI”.
‎
‎Diskusi berlangsung di Ruang Granada, Lantai 7 Gedung Nurcholish Madjid, Kampus Cipayung Universitas Paramadina, Jl. Raya Mabes Hankam No. Kav. 9, Setu, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (22/7/2026).
‎
‎Sambutan disampaikan oleh Prof. Didik J. Rachbini selaku Rektor Universitas Paramadina. Diskusi dimoderatori oleh Dr. Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina sekaligus Wakil Ketua CSED INDEF.
‎
‎Sebagai pembicara hadir M. Arsjad Rasjid P.M., Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Forum Bisnis Negara Islam Asia Pacific (B57+ Asia Pacific Chapter). Sementara itu, Prof. Nur Hidayah, Ketua CSED INDEF, bertindak sebagai penanggap.
‎
‎Industri halal nasional saat ini telah berkembang melampaui sektor makanan dan minuman. Ekosistemnya kini mencakup modest fashion, kosmetik, farmasi, pariwisata ramah muslim atau halal tourism, hingga keuangan syariah digital.
‎
‎Pemerintah pun menargetkan Indonesia menjadi global halal hub. Berbagai kebijakan akselerasi terus digenjot, mulai dari kewajiban sertifikasi halal, penguatan UMKM, hingga integrasi teknologi digital dalam rantai pasok halal.
‎
‎Namun di tengah ambisi besar tersebut, tantangan masih besar. Mulai dari kesiapan infrastruktur regulasi, rendahnya literasi masyarakat, hingga ketatnya kompetisi dengan negara-negara non-mayoritas Muslim yang kini agresif mengembangkan industri halal.
‎
‎”Indonesia kini berada di persimpangan jalan, antara menjadi pemimpin pasar global atau sekadar menjadi penonton di rumah sendiri,” demikian pengantar diskusi.
‎
‎Melalui forum ini, para pemangku kepentingan dari unsur regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat berdialog untuk merumuskan peta jalan industri halal nasional. Tujuannya, untuk merumuskan strategi taktis menghadapi tantangan global, menangkap peluang inovasi teknologi, serta mewujudkan ekonomi halal Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
‎
‎M. Arsjad Rasjid P.M. menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dinilai belum optimal memanfaatkan potensi ekonomi halal dan keuangan syariah. Sejumlah pakar menyoroti masih adanya ketertinggalan dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia.
‎
‎Hal ini mengemuka dalam diskusi publik yang membahas masa depan ekonomi halal nasional. Dalam pemaparannya, narasumber menekankan 3 persoalan utama yang harus segera dibenahi.
‎
‎Pertama, persoalan regulasi dan kelembagaan. Industri keuangan syariah Indonesia dinilai masih kalah jauh dari Malaysia karena belum memiliki payung hukum dan otoritas yang kuat untuk mengorkestrasi seluruh ekosistem.
‎
‎”Kenapa industri keuangan kita kalah jauh dari Malaysia? Karena Malaysia sudah punya kampus dan kaidah penggunaan ekonomi Islam yang jelas,” ujar Arsjad Rasjid.
‎
‎Di Indonesia, lembaga-lembaga ekonomi syariah masih berjalan sendiri-sendiri. Padahal dibutuhkan satu badan yang mampu mengintegrasikan sektor riil halal dengan sektor keuangan syariah agar berjalan berkolaborasi.
‎
‎Kedua, persoalan integrasi ekosistem halal. Saat ini sertifikasi halal masih fokus pada aspek produk dan proses. Padahal konsep ekonomi Islam menuntut adanya keterkaitan kuat antara sektor produksi halal dengan pembiayaan syariah.
‎
‎”Seharusnya sektor-sektor halal juga mendapatkan pembiayaan dari sektor keuangan Islam. Harus ada integrasi yang komprehensif dan funding chain untuk pelaku usaha,” jelasnya.
‎
‎Tantangan lain adalah biaya keuangan syariah yang masih dianggap lebih tinggi. Ditambah inovasi produk keuangan syariah yang masih terbatas. Padahal pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia baru sekitar 10%, padahal 87% penduduknya Muslim.
‎
‎Ketiga, literasi dan persepsi publik. Keuangan syariah masih sering dianggap hanya untuk umat Islam. Padahal di Malaysia, banyak nasabah bank syariah justru non-Muslim karena percaya pada sistem keadilan dan transparansinya.
‎
‎”Jangan sampai kita menganggap Islamic Finance ini hanya untuk Islam saja. Ini justru untuk kebaikan bersama,” tegasnya.
‎
‎PR Desain Produk dan Ekspor
‎Selain itu, para pembicara juga menyoroti peluang ekspor produk halal Indonesia. Kelemahan utama yang disorot adalah desain dan branding produk yang masih kalah dari Malaysia.
‎
‎”Desain produk kita menurut saya masih kalah. Lihat Malaysia, mereka lebih gencar. Produk mereka laku karena investasinya kuat,” ungkap panelis.
‎
‎Ia mencontohkan, di negara seperti Jepang, Korea, Laos, dan Myanmar, produk halal dari China dan Malaysia lebih dominan. Padahal permintaan pasar sangat besar, seperti ramen halal di Korea.
‎
‎Karena itu, strategi yang diusulkan adalah tidak memaksakan produk yang kita punya, tetapi membuat produk yang sesuai selera pasar global dan membuatnya halal. Fleksibilitas standar halal juga perlu dikaji, seperti sistem levelisasi yang diterapkan di Jepang.
‎
‎Para pembicara sepakat, dibutuhkan sinergi kuat antara pemerintah sebagai regulator, akademisi untuk riset dan inovasi, serta pelaku industri untuk memperluas jangkauan. Ditambah dukungan teknologi digital dan political will agar ekosistem halal Indonesia bisa kompetitif di tingkat global.
‎
‎”Tanpa regulasi yang kuat, sinergi, dan inovasi, kita hanya akan jadi penonton di rumah sendiri,” pungkasnya. (Iws)
‎