JAKARTA (IndonesiaXpos) — Di tengah dinamika demokrasi yang terus bergerak, Pancasila kembali dipertanyakan posisinya: apakah ia masih hidup sebagai pedoman etik kekuasaan atau sekadar bertahan sebagai simbol kebangsaan. Pertanyaan ini mengemuka dalam Sarasehan 01 Seri Asta Cita bertema “Ideologi Pancasila—antara Cita dan Nyata” yang diselenggarakan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN PIM) bekerja sama dengan Universitas Paramadina, Selasa (27/1/2026), di Jakarta Timur.
Sarasehan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional lintas agama dan pemikiran, antara lain cendekiawan Fachry Ali, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Ketua Umum PGI Pdt. Dr. Jackvelyn Manuputty, serta Ketua Umum Permabudhi Prof. Dr. Phillip K. Widjaja.
Diskusi dibuka oleh Ketua Umum DN PIM M. Din Syamsuddin dan ditutup oleh Rektor Universitas Paramadina yang diwakili Pipip A. Rifai Hasan, Ph.D.
Dalam paparannya, Fachry Ali menegaskan bahwa Pancasila mengandung cita moral yang luhur, tetapi dalam praktik politik sehari-hari kerap belum terwujud secara konsisten.
“Pancasila adalah pemersatu bangsa, tetapi pesan-pesan moralnya masih jauh dari praktik kehidupan berbangsa,” ujar Fachry.
Ia menilai demokrasi Indonesia belum sepenuhnya matang. Secara prosedural, mekanisme demokrasi telah berjalan melalui pemilu dan lembaga perwakilan, tetapi secara substantif masih menghadapi persoalan etika politik dan keberpihakan pada keadilan sosial. Dalam kondisi tersebut, partai politik dinilai belum optimal menjalankan fungsi pendidikan politik dan pembentukan karakter kewargaan.
Fachry juga menyoroti melemahnya kelas menengah sebagai salah satu gejala penting yang memengaruhi kualitas demokrasi. Padahal, kelas menengah selama ini berperan sebagai penopang rasionalitas publik, stabilitas sosial, serta pengimbang kekuasaan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menekankan bahwa Pancasila sejatinya bukan ideologi yang kaku, melainkan sumber nilai etik yang harus terus dihidupkan dalam ruang publik dan praktik kekuasaan.
“Pancasila bukan sekadar dokumen politik, tetapi hikmah kebangsaan. Ia memberi arah moral, bukan resep teknis. Karena itu, ia harus terus ditafsirkan dan dihayati,” ujar Komaruddin.
Menurut Komaruddin, tantangan terbesar demokrasi Indonesia saat ini bukan terletak pada ketiadaan nilai, melainkan pada lemahnya keteladanan dan konsistensi dalam menerjemahkan nilai Pancasila ke dalam kebijakan publik dan perilaku elite politik.
Para narasumber juga sepakat bahwa agenda pembangunan nasional, termasuk Asta Cita, perlu diletakkan secara sadar dalam kerangka ideologi Pancasila. Pembangunan yang hanya bertumpu pada pendekatan teknokratis berisiko kehilangan orientasi etis dan keadilan sosial.
Diskusi ini menegaskan bahwa jarak antara cita dan realitas Pancasila bukan alasan untuk bersikap pesimistis, melainkan ruang tanggung jawab sejarah yang menuntut kerja berkelanjutan.
Pancasila, sebagaimana ditegaskan para pembicara, bukan warisan yang selesai, melainkan amanah yang harus terus diperjuangkan dalam praktik politik dan kehidupan berbangsa. (Afit)
Komentar