Jakarta (IndonesiaXpos) – Rencana mogok kerja selama satu minggu yang digagas oleh para hakim di seluruh Indonesia mulai 7 hingga 11 September mendatang, menimbulkan sorotan publik. Wacana ini muncul sebagai respons atas tuntutan para hakim yang disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA). Meskipun MA telah mengusulkan kenaikan gaji, hal ini dinilai belum sebanding dengan gaji para wakil rakyat.
Samianto, Presiden Forum Hakim, dalam sebuah diskusi menegaskan pentingnya kesejahteraan bagi hakim sebagai penegak hukum.
“Hakim yang sering mengadili para koruptor tentunya akan merasa terbebani jika kesejahteraan mereka tidak memadai. Indonesia harus bebas dari korupsi, dan untuk itu, posisi hakim harus dihormati dan diberikan penghargaan yang selayaknya,” ujarnya.
Samianto menambahkan bahwa jabatan hakim seharusnya mendapatkan perhatian serius dari negara, terutama dalam hal hak, keuangan, dan fasilitas.
“Negara tidak boleh lagi menganggap remeh posisi hakim. Semua hakim, terutama di daerah, harus mendapatkan kesejahteraan yang layak,” tegasnya.
Dalam konteks ini, pemerintahan Prabowo diharapkan untuk menjadikan peningkatan gaji hakim sebagai salah satu prioritas dalam 100 hari kerja ke depan. “Tanpa dukungan yang memadai, upaya pemberantasan korupsi akan semakin sulit. Kesejahteraan hakim sangat penting untuk menjaga keadilan dan mendorong pemberantasan praktik korupsi yang merajalela,” imbuhnya.
Samianto juga menyoroti bahwa sudah 79 tahun Indonesia merdeka, namun kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim masih minim.
“Negara harus lebih proaktif dalam memenuhi hak-hak hakim agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik,” tutupnya.
Dengan rencana mogok ini, diharapkan akan ada perhatian lebih dari pemerintah untuk memposisikan hakim sesuai dengan perannya yang mulia dan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia.(sam/fit)
Komentar