Jakarta (IndonesiaXpos) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Harakah Badan Koordinasi Mubaligh se-Indonesia (Harakah Bakomubin), beraudiensi dan silaturahmi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis, 23 April 2026.
Hadir dalam audiensi dan silaturahmi tersebut, Ketua DPW Harakah Bakomubin DKI Jakarta DR H Nur Raihan, didampingi Sekretaris, H.M Natsir AS, SH. M.Kom, Wakil Sekretaris, Budiarto, Bidang Dakwah dan Pendidikan, Drs. M. Djamal Yusuf, serta jajaran pengurus lainnya.
Sementara itu dari Pemprov DKI Jakarta, sekaligus menerima audiensi dan silaturahmi H.M Mukhlis, M. Sis, I , selaku Sub Koordinator Lembaga Mental Spiritual, Biro Dikmental Setda Prov. DKI Jakarta beserta staf, didampingi H.M Jazuli selaku Sub Kelompok Ormas Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta beserta staf, perwakilan dari Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, DR H. Nur Raihan selaku Ketua DPW Harakah Bakomubin DKI Jakarta, memperkenalkan jajaran pengurusnya yang baru dilantik pada 15 November 2025 di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut Nur Raihan juga memaparkan kondisi organisasi, kronologis adanya dua kepegurusan, sehingga sampai adanya penambahan kata ‘Harakah’, untuk organisasi dakwah ini.
“Penambahan kata, ‘Harakah’ merupakan saran dari Pak Yusril Ihza Mahendra selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, saat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Harakah Bakomubin beraudiensi dengan beliau,”ungkap Nur Raihan.
Disisi lain Nur Raihan juga menyampaikan bahwa DPW Harakah Bakomubin DKI Jakarta telah berhasil menyelenggarakan Rakerwil di Serang, pada 17 – 18 Januari 2026. Berbagai program kerja baik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang telah tersusun, termasuk berbagai kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.
Ketua DPW Harakah Bakomubin DKI Jakarta juga menyampaikan bahwa, selain program dakwah dan keumatan, kami juga mengadakan kegiatan sosial, santunan anak yatim, serta pelatihan-pelatihan. Untuk itu dalam silaturahmi dan audensi ini, kami ingin bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, berharap ada kerjasama yang bisa ditindaklanjuti, untuk mengajak kebaikan kepada umat.
Saat ini, lanjut Nur Raihan, Harakah Bakomubin di DKI Jakarta sudah terbentuk di seluruh wilayah tingkat kota, tinggal yang di Pulau Seribu, dan menunggu pelantikan dari masing-masing wilayah tingkat kota.
Setelah mendapat penjelasan terkait kondisi dan kronologis organisasi secara komprehensif, dalam kesempatan tersebut H.M Mukhlis, M. Sis, I selaku Sub Koordinator Lembaga Mental Spiritual, Biro Dikmental Setda Prov. DKI Jakarta menyambut baik dan apresiasi pada DPW Harakah Bakomubin DKI Jakarta.
“Kami memahami setiap dinamika organisasi yang begitu dinamis, untuk itu kami sangat mendukung dan menyambut baik keberadaan Harakah Bakomubin DKI Jakarta, ini sudah kami catat. Dalam kesempatan tersebut H.M Mukhlis juga menyampaikan bahwa setiap program kegiatan tentu bisa disinergikan dengan dukungan dari Bazis DKI Jakarta,”ungkapnya.
Lebih lanjut H.M Mukhlis juga menyarankan agar Harakah Bakomubin DKI Jakarta, segera melaporkan keberadaan organisasinya melalui Kesbangpol Prov.DKI Jakarta, dan juga berkirim surat ke masing-masing walikota sebagai pemberitahuan keberadaan Harakah Bakomubin di masing-masing wilayah tingkat kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
Sementara itu, M. Jazuli, selaku Subkel Ormas Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, menegaskan bahwa apa yang dialami oleh Harakah Bakomubin, ini merupakan dinamika sebuah organisasi.
Kesbangpol Prov. DKI Jakarta, lanjutnya sangat menyambut baik, dan menyarankan agar Harakah Bakomubin segera melaporkan keberadaan organisasinya ke Kesbangpol.
“Amanat undang-undang setiap ormas untuk melaporkan keberadaan organisasinya, jika ormas sudah melapor, maka ormas tersebut akan di fasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta, ada pembinaan, baik secara internal maupun eksternal, bisa dari Kesbangpol di undang atau dari kami yang memfasilitasi. Apalagi ini para pengurusannya, banyak tokoh, ulama, bisa saja nanti untuk jadi narasumber saat kami mengadakan kegiatan,” jelas M. Jazuli selaku Subkel Ormas Kesbangpol Prov. DKI Jakarta.
Hal berikutnya, lanjut M. Jazuli adalah pengawasan, ini bersifat preventif, memastikan ormas berjalan sesuai dengan dasar negara kita dan UUD 45. Pengawasan ini dilakukan melalui pemantuan, evaluasi dokumen dan pembinaan agar ormas tidak melanggar hukum, sekaligus menindaklanjuti laporan kegiatan yang bersifat wajib.
M. Jazuli juga menegaskan bahwa untuk persyaratan ormas melaporkan ke Kesbangpol, cukup berkirim surat ke Kesbangpol, lampirkan AHU dan susunan kepengurusan, sangat mudah. Hal ini semata-mata untuk tertib administrasi.
“Berdasarkan data dan catatan yang ada di Kesbangpol Prov. DKI Jakarta, ada sekitar 39 ribu ormas, dan yang melaporkan hanya sekitar 80 ormas. Maka dengan adanya audiensi dan silaturahmi ini kami sangat gembira dan menyambut baik, kedepan tentu kita bisa saling sinergi dan kolaborasi, ”pungkas M.Jazuli selaku Subkel Kesbangpol Prov.DKI Jakarta. (*/fit)
