Jakarta (IndonesiaXpos) – Wacana penetapan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional kembali menjadi sorotan publik. Dukungan salah satunya datang dari tokoh lintas ormas Islam, Prof. Dr. Din Syamsuddin. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Pembukaan World Peace Forum (WPF) ke-9 di Galeri Nasional, Jakarta, Minggu (9/11/2025).
“Saya mengikuti wacana tentang penetapan pahlawan nasional tahun ini, salah satunya mantan Presiden Soeharto. Dari lubuk hati yang dalam saya meyakini bahwa penetapan beliau sebagai pahlawan nasional adalah sangat-sangat tepat, meskipun terlambat,” kata Din.
Din menyebut, selama lebih dari tiga dekade memimpin Indonesia, Soeharto telah meletakkan fondasi pembangunan ekonomi, menegakkan stabilitas politik nasional, serta memperkuat program kesejahteraan masyarakat.
“Tidak terbantahkan apa yang dilakukan Presiden Soeharto. Karena itu beliau disebut Bapak Pembangunan. Saya menyaksikan dari dekat, beliau pemimpin yang serius dalam membangun bangsa dan negara,” ujarnya.
Menanggapi pihak-pihak yang menolak dengan alasan isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Din mengajak agar sejarah dibaca secara proporsional.
“Ada isu KKN pada masanya. Tapi lihat juga apa yang terjadi 10 tahun terakhir ini. Maka itu jangan menjadikan alasan menolak usulan pahlawan nasional. Pendapat ini saya pertanggungjawabkan secara moral, intelektual, dan berdasarkan kenyataan,” tegasnya.
Ia menambahkan perbedaan pendapat di masyarakat merupakan sesuatu yang wajar, namun tidak seharusnya menghalangi penghargaan negara terhadap jasa historis seorang tokoh bangsa.
“Dalam negeri dengan 280 juta penduduk, berbeda pandangan itu sangat mungkin. Namun jangan sampai perbedaan itu membuat pemerintah mundur dalam menetapkan gelar ini,” kata Din.
Din menutup pernyataannya dengan imbauan agar bangsa Indonesia bersikap jujur dalam menilai sejarah.
“Jadilah bangsa yang menghormati pahlawannya. Sejarah telah berjalan, dan kita harus jujur menilainya,” ujarnya.
Saat ini usulan penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional masih menunggu proses kajian resmi melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. (Afit)
