Jakarta, Indonesiaxpos – Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, resmi meluncurkan buku keenamnya yang berjudul Jejak Gelap Kekuasaan pada Rabu, 28 Mei 2025, di Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur. Buku ini diterbitkan oleh Bibliosmia, dengan dukungan dari Strategi Institute dan Nurani 98.
Dalam sambutannya, Ubedilah menjelaskan bahwa buku Jejak Gelap Kekuasaan merupakan kumpulan catatan kritis yang ia tulis dalam bentuk opini ilmiah populer selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (2015–2025). Buku ini mencoba membedah sisi gelap kekuasaan dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial kritis.
“Isi buku ini mengurai gelapnya kekuasaan selama era Joko Widodo. Mulai dari simulacra politik, kleptokrasi, oligarki, new despotism, autocratic legalism, hingga neo-otoritarianisme. Semua itu merupakan fakta empirik yang memperkuat kesimpulan saya bahwa warisan kekuasaan Jokowi meninggalkan kegelapan bagi Indonesia,” ujar Ubedilah.
Salah satu pembicara dari Strategi Institute, Antonius Danar, mengungkapkan sisi lain perjalanan Ubedilah sebagai aktivis yang teguh dalam pendiriannya. Ia menyebut bahwa Ubedilah pernah ditawari posisi kekuasaan, namun dengan tegas menolaknya.
“Ubed bukan sekadar penulis, tapi seorang aktivis yang konsisten melawan kekuasaan. Ia pernah ditawari jabatan, tapi memilih menolak karena mempertimbangkan integritas dan nurani,” kata Antonius.
Dalam peluncuran buku Jejak Gelap Kekuasaan karya Ubedilah Badrun, aktivis senior Ray Rangkuti hadir dan menyampaikan refleksi tajam namun menggelitik. Ia membuka dengan gaya santai, menyebut dirinya bagian dari aktivis jalanan yang “enggak sempat nulis,” berbeda dengan Ubed yang masih konsisten menulis sebagai bentuk tanggung jawab intelektual.
Namun, isi pesannya serius: aktivis yang masuk ke dalam kekuasaan, saat itu pula ia berhenti menjadi aktivis. Menurut Ray, banyak aktivis pasca-reformasi justru terseret arus kekuasaan yang dahulu mereka lawan, dan kini ikut melegitimasi kekuasaan tersebut—bahkan tanpa rasa bersalah. Status sosial menjadi motivasi utama, bukan lagi nilai perjuangan.
“Di republik ini,” ujar Ray, “menjabat itu bukan lagi soal pengabdian, tapi status sosial. Bahkan kalau cuma pembawa tas pun, asal punya jabatan, tetap dihormati.”
Ray juga menyoroti lemahnya pertanggungjawaban dari para pejabat. “Pejabat kita berlimpah, tapi yang mau bertanggung jawab bisa dihitung jari,” sindirnya.
Pernyataan Ray menjadi pengingat penting bahwa reformasi belum selesai, terutama ketika justru mereka yang pernah meneriakkan perubahan kini duduk diam di kursi kekuasaan.
Dalam diskusi dan peluncuran buku yang berlangsung hangat tersebut, hadir sejumlah tokoh dan aktivis, termasuk Ray Rangkuti, Pemred LPM Didaktika Zahra Pramuningtyas, Ketua BEM FH UI M. Fawwaz Farabi, dan Antonius Danar. Acara ini dipandu oleh Alif Iman sebagai moderator.
Turut hadir pula sejumlah aktivis 1998 dan mahasiswa dari berbagai kampus yang memadati Kafe Komunitas Utan Kayu, tempat yang dikenal sebagai ruang pergerakan intelektual dan demokrasi. (Afit)
